*
instrumen Sipil Negara seperti aparatur negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran apa amat penting dalam rangka menciptakan sosial madani apa taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi apa menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, mengolah persatuan dan kesatuan country dengan jenuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945. Mereka itu di dalam rangka dengan tujuan apa dicita-citakan oleh country Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diharuskan Pegawai Negeri Sipil apa berkemampuan buat melaksanakan saya bersedia mengurus secara profesional dan bertanggung jawab batin menyelenggarakan mewajibkan pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, di liga dengan dan nepotisme.

Anda sedang menonton: Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004

Aparatur Sipil negara (ASN) harus dapat mandat segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan apa berlaku, khususnya apa berkenaan dengan kepegawaian, kemudian Undang-Undang angka 5 lima 2014 kyung Aparatur Sipil negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah numeral 53 lima 2010 circa Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang ASN Pasal 3 menyatakan bahwa setiap ASN di dalam menjalan tugas dan profesinya harus berlandaskan diatas prinsip-prinsip yang diantaranya adalah pengeluaran dasar serta kode etik dan perilaku. Sementara batin Pasal 4 dan 5 UU ASN tersebut, nilai dasar serta simpul etik dan kode tua diuraikan secara rinci. Selain ketentuan apa ada di ~ Undang-Undang ASN ini, setiap pegawai harus memperhatikan rambu-rambu sebagaimana apa diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 five 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil apa diantaranya memuat 17 keberpihakan dan 15 larangan.

Substansi apa terkandung di dalam Undang-Undang ASN diantaranya ditegaskan bahwa aparatur Sipil negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi, maka meminta adanya azas, nilai dasar, kode etik dan kode tua serta pengembangan kompetensi

Kode Etik perangkat Sipil Negara

Secara etiomologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaituethos(tunggal) apa berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, postur dan cara memikirkan sedangkan etha(jamak) yang berarti adat istiadat. Enim etika adalah tata nilai, tua yang dianggap baik, lazim dan patut dilakukan. Etika menurut K.Bertens (1999:6) adalah nilai-nilai ataukah norma-norma (moral) yang dulu pegangan bagi seseorang ataukah suatu doan dalam menyortir tingkah lakunya.

Bahasa Indonesia mengartikan etika sebagai:

Sistem pengeluaran dan norma morell yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang di dalam mengatur tingkah lakunyaIlmu tentang apa yang baik dan maafkan saya yang buruk dan sekitar hak dan tanggung jawab moralKumpulan asas atau biaya moral (kode etik).

Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara , tanda, guidelines etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau cara kemudian pedoman berperilaku. Batin kaitannya mencapai profesi, bahwa simpul etik merupakan tata cara atau policy yang were standar aktivitasnya yang terawat oleh seorang anggotaenam suatu profesi. Suatu simpul etik menjelaskan nilai-nilai profesional suatu profesi apa dapat diartikan such standar basi anggotanya. Biaya profesional most utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Chung (1981) mengemukakan bahwa nilai profesional ataukah asas etis terdiri empat asas etis, antara lain:

Menghargai hakatt dan martabatPeduli dan bertanggung jawabIntegritas dalam hubunganTanggungjawab terhadap masyarakat

Dalam Undang-Undang nomor 5 five 2014 kyung Aparatur Sipil Negara, kode etik adalah serangkaian norma-norma apa memuat hak dan kewajiban apa bersumber di ~ nilai-nilai etik yang dijadikan kemudian pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak batin aktivitas sehari-hari apa menuntut tanggung jawab suatu profesi. Tujuan kata sandi etik yaitu menindas pelaksanaan tugas basis dan fungsi, curam disiplin pegawai, menjamin kelancaran batin pelaksanaan tugas, minum etos kerja, kualitas kerja dan tua PNS yang professional, serta meningkatkan citra dan kinerja PNS di lingkungannya Kementerian/Lembaga Pemda. Aturan Dasar kode Etik yaitu: ketaqwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, prioritasi kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, penghormatan, noël diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermoral dan semangat jiwa korps.

Kode etik PNS diatur batin Peraturan otoritasnya (PP) No. 42 tahun 2004. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan otoritasnya tersebut, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil batin melaksanakan tugasnya dan pergaulan lives sehari-hari. Kode etik PNS diamanatkan dilaksanakan melalui seluruh PNS di Indonesia. Dalam pasal 7 Peraturan otoritasnya (PP) No. 42 five 2004 menekankan bahwa dalam pelaksanaan tugas resmi dan hayatnya sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil diamanatkan bersikap dan berpedoman diatas etika di dalam bernegara, di dalam penyelenggaraan Pemerintahan, di dalam berorganisasi, terhadap self dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bernegara

Etika Bernegara.mengandung konotasi bahwa seorang PNS harus:

Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;Mengangkat hakatt dan martabat negara dan Negara;Menjadi perekat dan pemersatu country dan NKRI;Menaati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku;Akuntabel batin melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan apa bersih dan berwibawa;Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta benar waktu di dalam melaksanakan setiap kebijakan dan programme pemerintah;Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya country secara efisien dan efektif;Tidak memberikan kesaksian palsu ataukah keterangan yang tidak benar.

Etika Pegawai Negeri Sipil batin Bermasyarakat

Dalam bermasyarakat, setiap PNS harus:

Mewujudkan pola lives sederhana;Memberikan pelayanan menjangkau empati, hormat dan santun, tidak punya pamrih dan tidak punya unsur pemaksaan;Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif;Tanggap terhadap keadaan lingkungannya masyarakat;Berorientasi kepada pembayaran di muka kesejahteraan masyarakat batin melaksanakan tugas.

Etika Pegawai Negeri Sipil di dalam Berorganisasi

Etika berorganisasi maksudnya adalah bahwa seorang PNS harus:

Melaksanakan tugas dan wewenang benar ketentuan yang berlaku;Menjaga informasi apa bersifat rahasia;Melaksanakan setiap kebijakan apa ditetapkan melalui pejabat yang berwenang;Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit pergerakan lain apa terkait;Memiliki kompetensi batin pelaksanaan tugas;Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif;Berorientasi di ~ upaya muka kualitas kerja.

Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap Sesama Pegawai Negeri Sipil

Maksudnya adalah,bahwa seorang PNS harus:

Saling terhormat sesama burger Negara apa memeluk agama/kepercayaan apa berlainan;Memelihara rasanya persatuan dan sekutunya sesama PNS;Saling dihormati antara teman sejawat baik secara membujur maupun horizontal dalam unit kerja, instansi maupun antar instansi;Menghargai perbedaan pendapat; pemeliharaan tinggi hakatt dan harga diri PNS;Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;Berhimpun batin satu wadah KORPRI yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS batin memperjuangkan hak-haknya.

Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Sendiri

Etika terhadap self meliputi pengertian seperti berikut:

Jujur dan tergantung serta noël memberikan insula yang noël benar;Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;Menghindari bentrok kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;Memiliki daya juang apa tinggi;Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;Menjaga keseluruhan dan keharmonisan keluarga; Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pelanggaran kata sandi Etik

Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) apa bertentangan mencapai butir-butir jiwa korps dan kode etik. Yang dimaksud mencapai ucapan adalah segala bentuk kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh setiap orang lain, kemudian dalam rapat, ceramah, diskusi, oleh telepon, radio, televisi, memasukkan atau alat komunikasi lainnya. Sedangkan tulisan adalah pernyatan atau perasaan secara tulisan baik batin bentuk tulisan maupun gambar, karikatur dan lain-lain apa serupa dengan itu, dan perbuatan adalah setiap tingkah laki, sikap atau tindakan.

Proses penjatuhan hukuman atas pelanggaran kode etik PNS sampai saat ini belum diatur secara tersendiri, namun buat menghindari terjadinya kebekuan atau kekosongan dalam penegakan kata sandi etik PNS maka dapat used proses penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

1. Pemanggilan

Bagi PNS apa disangkakan melakukan pelanggaran terhadap kode etik PNS, dipanggil oleh pejabat yang berwenang atau majelis kehormatan kode etik instansi, apabila panggilan pertama noël datang, maka dilakukan pekerjaan kedua, menjangkau memperhatikan ruang angkasa domisili dan tanggal buat memenuhi panggilan. Apabila panggilan kedua tidak datang, maka siap dapat dijatuhkan hukuman pelanggaran simpul etik, untuk ketidakhadirannya dalam panggilan kedua dianggap penerimaan sangkaan terhadap pelanggaran kode etik PNS.

2. Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan, majelis kehormatan kode etik terlebih sebelum mempelajari laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran simpul etik apa dilakukan PNS tersebut. Diatas dasarnya dirombak dapat dilakukan secara linguistik dan secara tulisan. Pada taraf pertama dilakukan secara lisan, apabila pada pemeriksaan duluan perlu untuk ditingkatkan pemeriksaan karena pelanggaran simpul etik dianggap bobot maka aturan dirombak dilakukan secara tertulis. Kebijakan aturan secara tertulis dibuatkan news acara pemeriksaan (BAP). Hasil pemeriksaan secara written dibuat such rekomendasi kepada pejabat Pembina kepegawaian (PPK) seperti bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman overhead pelanggaran kode etik.

3. Penjatuhan hukuman

Tujuan hukuman pelanggaran kata sandi etik adalah karena memperbaiki dan berpendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang does pelanggaran kode etik PNS. Silam menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, diamanatkan terlebih sebelum mempelajari menjangkau teliti hasil-hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong ataukah menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran kata sandi etik.

4. Penyampaian hukuman

Penyampaian sanksi morell dapatdilakukan berupa:

Pernyataan secara tertutup, yaitu penyampaian hukuman apa disampaikan melalui pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian di dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut just diketahui melalui Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat apa menyampaikan pernyataan serta pejabat lain apa terkait dengan lebah pejabat terkait, menjangkau ini yang dimaksud noel boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.Pernyataan secara terbuka, dapat disampaikan melalui forum-forum temu resmi Pegawai Negeri Sipil, such upacara bendera, media mass dan forum lainnya yang dipandang sesuai karena itu.

5. Veto atas hukuman

Keputusan tentang hukuman atas pelanggaran kata sandi etik sudah bersifat last artinya noël dapat diajukan keberatan. Oleh untuk itu, majelis kehormatan simpul etik di dalam melakukan pemeriksaan harus cermat, teliti dan bijaksana karena keputusan yang diambil bersifat final. Dan buat mendapatkan penjelasan dan informasi yang objektif, majelis kehormatan simpul etik dapat tuntutan keterangan kepada pihak lain apa dianggap mengetahui kyung pelanggaran kata sandi etik tersebut.

Sanksi Pelanggaran kata sandi Etik

Pelanggaran terhadap kata sandi etik Pegawai negeri Sipil dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral tambahan dapat berupa sanksi administrasi bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apa dimaksud mencapai hukuman disiplin adalah hukuman disiplin tingkat ringan yaitu berupa teguran lisan, teguran written dan pernyatan noël puas. Types hukuman disiplin taraf ringan ini pada dasarnya noël mempunya kerusakan terhadap Pegawai Negeri Sipil, tetapi lebih bersifat moral, untuk seseorang become merasa ditampilkan jika ditegur melalui pimpinan. Perasaan embodies tersebut adalah sanksi moral.

*

Akhir kata kode etik PNS bertujuan untuk memberikan arah dan pendoman bagi PNS batin bersikap, bertingkah laku dan berbuat, baik batin melaksanakan mewajibkan maupun pergaulan kehidupan sehari – days sehingga integritas, martabat, kehormatan, citra dan kepercayaan PNS dalam melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah dan sesama pegawai, masyarat dan pegang dapat terjaga.

Code of values of the State polite Apparatus

The State civil Apparatus together a state device and public servant has a an extremely important duty in the framework of creating a law-abiding, modern, democratic, prosperous, hanya and morell civilized civil culture that provides services in a fair and equitable manner, preserving national unified with jenuh of commitment to Pancasila and the 1945 Constitution. Every one of them room in stimulate to achieve the goals aspired by the Indonesian people. To be able to carry out these tasks, the is essential for polite Servants who are qualified of transferring out dari mereka duties professionally and responsibly in carrying out government and perkembangan tasks, and are clean and cost-free from corruption, collusion and also nepotism.

The State polite Apparatus (ASN) must be able to implement every applicable regulations and statutory provisions, especially those relating come employment, such as Law numberi 5 year 2014 concerning State civil Apparatus (ASN) and Government Regulation sourse 53 the 2010 concerning Employee self-control Civil Affairs. The ASN Law article 3 states that every ASN in moving out that is duties and also profession must be based upon principles i m sorry include simple values ​​and password of ethics and behavior. Kapan in short articles 4 and also 5 that the ASN Law, the simple values ​​and codes of ethics and codes of conduct are detailed. In addition to the provisions in this ASN Law, every employee have to pay attention to the pedoman as regulation in government Regulation sourse 53 that 2010 concerning Discipline of civil Servants which among them contain 17 obligations and also 15 prohibitions.

The substances consisted of in the ASN Act include the assertion the the State polite Apparatus (ASN) is a membentuk of profession, it requires the existence of principles, simple values, codes of ethics and codes that conduct and competence development

Code of principles of the State polite Apparatus

Etiomologically, ethics originates from the Greek language specific ethos (singular) which way habits, customs, character, feelings, mindsets and cara of thinking ketika etha (plural) which method customs. So principles is a value system, behavior that is taken into consideration good, is common and also deserves to it is in done. Principles according come K. Bertens (1999: 6) space values ​​or standards (morals) that menjadi a reminder for a orang or team in regulating anda behavior.

Indonesian means ethics as:

Value equipment and morell norms are a tip for a person or group of orang in regulating their behaviorKnowledge of apa is great and maafkan saya is bad and about moral rights and also obligationsCollection of ethics or morell values ​​(code of ethics).

The code of values can be construed as a pattern of rules, procedures, signs, ethical pedoman in transporting out an kerja or work. The code of principles is a pattern of rule or cara of behaving as guidelines. In relationship to the profession, the password of ethics is a procedure or dominion that i do not care a conventional of activity terawat by a member the a profession. A password of ethics explains the skilled values ​​of a job that have the right to be taken as a typical of behavior of its members. The paling important skilled value is the desire to provide masyarakat service. Chung (1981) argues that experienced values ​​or ethical principles consist of four moral principles, including:

Appreciate dignity and also dignityCare and responsibilityIntegrity in relationshipsResponsibility to the community

In Law mageri 5 that 2014 worrying the State polite Apparatus, a code of principles is a collection of norms that contain rights and duties that have from ethical values ​​which serve as pedoman for thinking, acting, and acting in daily activities that call for responsibility price a profession. The objective of the password of ethics is to encourage the implementation of straightforward duties and functions, improve employee discipline, certain smooth implementation of duties, improve work ethic, work-related quality and also professional behavior of civil servants, and also improve civil servant image and also performance in ~ the ministry / Local federal government Institution. The basic principles of the password of principles are: devotion, loyalty, obedience, the soul of nationalism, prioritizing the understand of the State above an individual and team interests, respect, non-discrimination, professionalism, neutrality, morality and the heart of the spirit of the corps.

PNS code of principles is regulated in federal government Regulation (PP) No. 42 that 2004. According to article 1 paragraph 2 that the federal government Regulation, the code of principles of civil Servants is a reminder of attitudes, habits and bertindak of polite Servants in transferring out anda duties and also daily living relationships. PNS code of values must be melakukan by all civil servants in Indonesia. In write-up 7 that the federal government Regulation (PP) No. 42 that 2004 affirmed that in transferring out resmi duties and also daily life, polite Servants have to behave and be guided by values in the state, in the administration of the Government, in organizing, towards themselves and against fellow polite Servants.

Ethics of civil Servants in the State

State Ethics means that a polite servant must:Carry out completely the Pancasila and the 1945 Constitution;Lifting the dignity of the nation and the State;Becoming the glue and unifying the country and NKRI;Comply through all applicable laws and also regulations;Accountable in delivering out the duties the administering clean and authoritative government;Responsive, open, honest and accurate, and also timely in implementing all federal government policies and also programs;Use or make use of all state sources efficiently and also effectively;Do not provide false testimony or false information.

Ethics of polite Servants in Community

In society, every civil servant must:Realizing a an easy lifestyle;Providing solutions with empathy, respect and also courtesy, there is no strings attached and also without any element of coercion;Providing services quickly, precisely, openly, and also fairly, and not discriminatory;Respond come the circumstances of the community;Oriented to boosting people"s welfare in moving out anda duties.

Ethics of civil Servants in Organizing

The business ethics way that a polite servant must:Carry out duties and also authority in accordance through applicable regulations;Maintain confidential information;Carry out every aturan stipulated by authorized officials;Building a job-related ethic to improve organizational performance;Cooperate cooperatively with various other related job-related units;Having competence in the execution of duties;Comply and also adhere come operational and also work standards;Develop an innovative and put in order thinking;Oriented to efforts to enhance the high quality of work.

Ethics of polite Servants to other Civil Servants

The allude is the a civil servant must:

Mutual respect for other citizens who embrace berbeda religions / beliefs;Maintain a sense of unity and unity amongst fellow polite servants;Mutual respect in between colleagues both vertically and horizontally in work units, agencies and between agencies;Appreciate distinctions of opinion; Uphold the dignity and dignity of civil servants;Maintain and establish cooperative kerja sama among PNS;Meeting in a forum that KORPRI that promises the present of solidarity and solidity that all civil servants in fighting for anda rights.

Ethics of polite Servants come Themselves

Ethics for self includes the complying with meanings:Honest and open and also not offering incorrect information;Act through sincerity and also sincerity;Avoid disputes of personal, group or team interests;Initiative to boost the high quality of knowledge, abilities, skills and attitudes;Having high fighting ability;Maintaining physical and also spiritual health;Maintain household integrity and harmony; Simple, neat and also polite.

Code of principles Violations

Violations the the code of ethics are all membentuk of speech, creating and tindakan of polite Servants (PNS) that are contrary come the items of the corps and also the code of ethics. Maafkan saya is intended by pidato is any membentuk of words spoken in former of or can be heard by others, seperti as in meetings, lectures, discussions, via telephone, radio, television, recordings or other way of communication. Kapan writing is a statement or feeling in writing both in the membentuk of writing and also drawing, caricatures and others that are similar to that, and tindakan are every man"s behavior, attitude or action.

The process of imposing penalties for violations of the civil servant"s password of principles has not been regulated separately, yet to stop the event of freeze or emptiness in the enforcement of polite servants" code of ethics, the disciplinary procedure for civil servants have the right to be used, namely:

1. Summoning

For polite servants who are suspected that violating the code of values of polite servants, summoned by one authorized resmi or an honorary assembly of the agency"s code of ethics, if the first panggilan does no arrive, a second panggilan is made, taking right into account the place of residence and date to meet the call. If the second panggilan does not come, then the sentence of violation of the code of ethics can it is in imposed, due to the fact that his absence in the second call is deemed to have accepted the skepticism of violating the PNS code of ethics.

2. Examination

Before conducting one examination, the ethics code honorary assembly an initial studies the report or materials concerning violations that the code of ethics lugged out through the polite servant. Basically the examination have the right to be done orally and also in writing. In ~ the first kadarnya it is lugged out verbally, if at the first examination it is essential to enhance the examination since a violation the the code of ethics is thought about severe kemudian the check is performed in writing. A tertulis examination is make an resmi report (BAP). The tertulis examination outcomes are made as referrals to staffing public official (PPK) as material for factor to consider to impose penalties for violating the code of ethics.

3. Sentencing

The objective of the violation of the code of ethics is to improve and educate polite Servants (PNS) who violate the PNS code of ethics. Sebelum imposing a disciplinary sentence, the resmi who has actually the authority to punish, have to first belajar carefully the results of the examination, and also must pay close fist to the determinants that encourage or cause the polite servant to hurt the password of ethics.

4. Entry of punishment

Submission of morell sanctions have the right to be done in the membentuk of:

Closed statement, namely the distribution of sentences ceded by authorized public official or various other appointed public official in a closeup of the door room. The meaning in a closed an are is the the submission of the statement is only well-known by the relevant Civil Servants and also officials who submit statements and other officials pertained to the records of the relevant officials, with this expected that they have to not be inferior to the relevant Civil Servants.Open statements deserve to be it is registered through resmi civil servant pertemuan forums, seperti as flag ceremonies, mass media and other court which are deemed bugar for that.

5. Objection to punishment

Decisions around penalties because that violating the password of values are final, definition no objections can be raised. Therefore, the honor code of values in conducting the examination have to be careful, thorough and also wise due to the fact that the decision taken are final. And to acquire objective information and also information, the values code honorary council can ask for details from various other parties that are considered to know about the violation that the code of ethics.

Sanctions for Violating the password of Ethics

Violations that the code of principles of civil Servants deserve to be subject to moral sanctions. In addition to morell sanctions can juga be in the form of governmental sanctions even lebih jauh can be in the membentuk of disciplinary sanctions of polite Servants. What is meant by disciplinary punishment is a light-level disciplinary kalimat that is in the membentuk of linguistik reprimand, tertulis reprimand and dissatisfied statement. This type of light-level disciplinary penalty basically has no tabrakan on polite Servants, yet is more morell in nature, because someone will feel embarrassed if reprimanded through the leadership. Shame is a moral sanction.

Lihat lainnya: Nonton The King In Love Sub Indo Nesia, Streaming King Of Love

*

The end of the PNS password of ethics aims to provide arah and guidance for civil servants in behaving, behaving and acting, both in moving out milik mereka duties and also daily life so that integrity, dignity, honor, image and trust in transporting out every task, authority, obligation and responsibility to the state, government and fellow employees, masyarakat and organization deserve to be maintained.