" data-medium-file="https://buycia2.comcom.files.wordpress.com/2021/04/pexels-photo-207662.jpeg?w=300" data-large-file="https://buycia2.comcom.files.wordpress.com/2021/04/pexels-photo-207662.jpeg?w=474" />

Hukum active Indonesia-

Kode etik pekerjaan Kepolisian negara Republik Indonesia pengaturan dengan Peraturan terutama Kepolisian bangsa Republik Indonesia angka 14 lima 2011 sekitar Kode Etik pekerjaan Kepolisian bangsa Republik Indonesia.

Anda sedang menonton: Kode etik profesi polri terbaru

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jenis Etika Kepolisian bangsa Republik Indonesia

Pengertian

Dalam Pasal 1 nomor 1 Peraturan terutama Kepolisian country Republik Indonesia numeral 14 tahun 2011 sekitar Kode Etik pekerjaan Kepolisian country Republik Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud mencapai Kepolisian negara Republik Indonesia adalah tool negara apa berperan dalam memelihara kerahasiaan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Secara maksimum pengertian kode etik pekerjaan POLRI disebutkan di dalam Pasal 1 numeral 5 Peraturan utama Kepolisian bangsa Republik Indonesia angka 14 lima 2011 kyung Kode Etik pekerjaan Kepolisian bangsa Republik Indonesia adalah norma-norma atau aturan-aturan apa merupakan tangga landasan etik atau filosofis apa berkaitan dengan basi maupun ucapan mengenai hal-hal apa diwajibkan, dilarang, patut atau noel patut dilakukan melalui anggota POLRI di dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.

Jenis Etika Kepolisian negara Republik Indonesia

Untuk itu dalam Peraturan utama Kepolisian negara Republik Indonesia angka 14 lima 2011 circa Kode Etik pekerjaan Kepolisian bangsa Republik Indonesia, batasan ataukah ruang lingkup kode etik pekerjaan POLRI meliputi :

Etika KenegaraanEtika KelembagaanEtika KemasyarakatanEtika Kepribadian

Etika Kenegaraan

Etika kenegaraan adalah sikap morel anggota POLRI terhadap negara Kesatuan republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia lima 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

Etika kenegaraan memuat pedoman tinggi anggota POLRI dalam hubungan :

Tegaknya negara Kesatuan republik Indonesia.Pancasila.Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia five 1945.Kebhinekatunggalikaan.

Etika Kelembagaan

Etika institusi adalah sikap morell anggota POLRI terhadap kelembagaan yang dulu wadah pengabdian dan patut penyimpanan tinggi kemudian ikatan lahir batin dari setiap orang insan Bhayangkara mencapai segala martabat dan kehormatannya benar dengan nilai-nilai apa terkandung batin Tribrata dan Catur Parsetya.

Etika kelembagaan memuat pedoman başı anggota POLRI batin hubungan :

Tribrata seperti pedoman hidup.Catur prasetya such pedoman kerja.Sumpah janji anggota POLRI.Sumpah/janji jabatan.Sepuluh komitmen moral pada perubahan pola pikir.

Etika Kemasyarakatan

Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan dinas masyarakat mencapai mengindahkan kearifan lokal dalam biakan Indonesia.

Etika kemasyarakatan ini memuat pedoman dikibarkan anggota POLRI dalam hubungan :

Pemeliharaan kerahasiaan dan ketertiban masyarakat.Penegakkan Hukum.Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Kearifan lokal, antara lain gotong-royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

Etika Kepribadian

Etika karakter adalah sikap perilaku perseorangan anggotaenam POLRI dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan kesopanan santun batin kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Etika karakter memuat pedoman mengangkat anggota POLRI di dalam hubungan :

Kehidupan beragama.Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum.Sopan santun di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lihat lainnya: Adab Bertamu Dan Menerima Tamu, Dalam Agama Islam

Keempat etika apa tersebut di atas tentunya become menimbulkan kewajiban dan membatasi bagi anggota POLRI, dengan demikian pelanggaran terhadap tanggung jawab dan restriksi itu ini adalah menimbulkan sanksi ataukah hukuman setelah melalui tahapan tangani itu penegakkan kata sandi etik pekerjaan POLRI.

Berkenaan mencapai penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kata sandi etik pekerjaan POLRI apa diatur batin BAB IV sekitar Penegakkan kode Etik profesi POLRI Peraturan terutama Kepolisian country Republik Indonesia angka 14 lima 2011 sekitar Kode Etik pekerjaan Kepolisian negara Republik Indonesia, tentunya juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 circa Pemberhentian anggota Kepolisian negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 kyung Peraturan Disiplin anggota Kepolisian bangsa Republik Indonesia, untuk kesemua aturan tersebut saling terkait satu kemiripannya lainnya. (RenTo)(100119)