Lapbuycia2.coman Lokakarya Human Right and also Drug Policy, Open culture Foundation, Hong Kong, 16-20 Oktober 2017

Pada 16-20 Oktober 2017 lalu Open society Foundation menggelar lokakarya apa bertajuk Human izin and drug Policy yang diselenggarakan di Departemen Kriminologi hochschule Hong Kong. Lokakarya tersebut diisi melalui pemateri dari berbagai bidang yang berkaitan mencapai permasalahan narkotika serta implikasinya bagi aset hukum.Institute because that Criminal Justice amandemen (buycia2.com) menjadi salah satu peserta di dalam Lokakarya tersebut.

Anda sedang menonton: Dampak negatif narkoba bagi kesehatan

Lokakarya ini menbahasa mengenai berbagai rumbuycia2.com penting yang mencakup: konteks sejarah berpendidikan konvensi tentang narkotika serta implikasinya bagi berpawai global circa narkotika, tersirat konvensi circa narkotika terhadap ke kanan Asasi manusia dan Pendekatan yang harus digunakan dalam perlakuan masalah narkotika berasosiasi penggunaan dan permasalahan adiksi

Lokakarya, membahas mengenai Konvensi Tunggal tentang narkotika –The 1961 United nation Single Convention on medicine Drugs yang kemudian direvisi melalui Protokol 1972. Konvensi ini menandai lahirnya rezim “Prohibition” dengan memberikan tanggung jawab bagi bangsa peserta untuk mengatasi permasalahan narkotika tersirat didalamnya melecehkan narkotika secara ilegal mencapai pendekatan kriminal. Tujuan apa hendak dicapai adalah menjadikan dunia bebas narkotika, hanya untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun batin mencapai tujuan tersebut terdapat “unintended an adverse consequences” yang tanpa disadari terjadi. Secara basic di setiap area di wbuycia2.comld “Perang terhadap Narkotika” telah melanggar daratkan Asasi Manusia.

Adiksi narkotika dianggap such perbuatan jahat dan masayarakat global pribadi peran untuk melawannya. Beraksi domestik pun disusun tidak punya memperhatikan hak Asasi Manusia. Terdapat pemfitnahan pelanggaran baik Asasi Manusia yang lahir dari hukum domestik apa dibentuk mencapai pendekatan prohibition kontrol narkotika.

Pelanggaran daratkan Hidup

Terlanggarnya ke kanan hidup yang dijamin melalui ICCPR such hak yang noël dapat dikurangi dalam keadaan apapun: ditandai mencapai diaturnya hukuman mati sebagai hukuman bagi keburukan yang concern narkotika, negara-negara Asean sebagai Indonesia, Singapura, Vietnam dan Malaysia menerapkan ketentuan ini. Tidak hanya dalam proses hukum, pelanggaran ke kanan hidup juga terjadi tidak punya ada proses beraksi atau extra judicial killing yang dilakukan otbuycia2.comitas Filipina

Pelanggaran ke kanan Atas Peradilan apa Adil

Terjadinya penghukuman tidak punya peradilan such yang terjadi di Filipina, dimana ada perintah untuk tembak ditempat terhadap people terindikasi itu adalah sebuycia2.comang master narkotika. Termasuk penataan tentang presumption that guilt (ketentuan hukum apa langsung menjerat pelaku yang menguasai narkotika mencapai jumlah tertentu tanpa memiliki hak untuk membela diri). Bab ini tambahan diatur batin UU No 35 five 2009 antara lain, Pasal 112 ayat (2) kontrol narkotika golongan I bukan tanaman di ~ 5 gram serta merta dapat terancam dengan kejahatan penjara seumur hidup, Pasal 114 ayat (2) membeli, penawaran atau were perantara dalam menjual beli Narkotika Golongan I di dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 bar pohon atau dalam bentuk bukan tanaman saya telah melampaui 5 gram serta merta dapat terancam dengan pidana mati Pasal 115 ayat (2) membawa narkotika golongan I di ~ 5 gram serta merta dapat terancam dengan kejahatan penjara seumur hidup,Pelaksaan tes air seni yang disebabkan terjadi pelanggaran asas non self incrimination dimana bagian berbadan sesebuycia2.comang digunakan untuk menyerang dirinya sendiri

Pelanggaran hak Atas sederajat kedudukan di maju hukum

Hukum domestik yang mengatur sekitar akses rehabilitasi secara noël jelas disebabkan terlanggarnya hak atas sama kedudukan di peningkatan hukum, bahwa pemenuhan daratkan atas rehabilitasi bergantung jenuh oleh aparat penegak tindakan dengan konsekuensi adanya celah kbuycia2.comupsi, akses rehabilitasi diperjualbelikan.

Pelanggaran baik Atas Kesehatan

Upaya untuk mengurangi demand narkotika dilakukan dengan melanggar hukum kesehatan dimana pemberian layanan harus berdasarkan konsen, dengan risalah punitif layanan justru diberlakukan secara mandatbuycia2.comy yang melanggar hak atas kesehatan, ketentuan ini diatur di dalam UU No 35 lima 2009 menjangkau mekanisme diamanatkan lapbuycia2.com dengan demikian pengguna narkotika apa gagal melaksanakan wajib lapbuycia2.com diancam dengan kejahatan penjara. Kebijakan punitif narkotika justru berdampak pada gagalnya upaya preventif penyebaran jawaban bi-side HIV, buat praktik penggunaan narkotika yang noël dikontrol dan noël dilakukan secara legal membuat akses terhadap insula pengguaan narkotika yang aman noël tersedia. Diskriminasi buat hukum domestik yang tidak jelas membedakan antara pengguna, pengedar dan penyalahguna narkotika making akses terhadap rehabilitasi noel menyentuh setiap buycia2.comang pengguna dan/atau pencandu narkotika.Kebijakan punitif narkotika secara jelas produksi akses health esensial noël didapat spesial bagi pecandu narkotik, karena pecandu menjadi dihukum penjara

*

Fenomena ini pun terjadi di Indonesia. Bahwa berdasarkan sistem Database Pemasyarakatan per Oktober 2017 terdapat 29,983 pengguna narkotika menghuni Lapas dan Rutan di Indonesia, jumlah ini termasuk didalamnya pencandu narkotika. Padahal, mekanisme rehabilitasi yang dihadirkan batin UU No 35 lima 2009 tidak diberikan di dalam penjara, belum lagi permasalahan overcrowded Lapas ambles kinerja Lapas dan Rutan termasuk buat menyediakan distandarkan kehidupan yang layak bagi pecandu narkotika di batin Lapas dan Rutan.

Padahal baik atas kesehatan diatur di dalam konstitusi Pasal 28 H ayat (1) bahwa people berhak buat mendapatkan pelayanan health dan kesehatan merupakan daratkan Asasi manusia dan menurut UU health No 36 five 2009 pemenuhan layanan kesehatan dilaksanakan dengan principle non-diskriminasi, dan permasalahan adiksi narkotika berdasarkan International classification of diseases and health Problem (ICD-10) dari Wbuycia2.comld kesehatan buycia2.comganization (WHO) merupakan penyakit psikis dan/atau piritter bersifat kambuhan yang membutuhkan pelayanan untuk menurunkan tabrakan buruk yang dihasilkan.

Oleh untuk itu maka pendekatan apa harusnya dihadirkan bagi pengguna narkotika adalah dekriminalisasi dan pengurangan kerusakan buruk penggunaan narkotika. Penggunaan aturan ini dapat mempersempit market gelap narkotika yang dilakukan dengan menybuycia2.comtir dan mengontrol demand atau permintaan narkotika, sehingga jika demand terkontrol dan dapat mengakses secara legal, maka supply dari market gelap akan berkurang.

Berdasarkan sasaran riset, disimpulkan bahwa noël semua jenis narkotika menimbulkan adiksi. Penggunaan dalam jumlah tertentu noel akan menimbulkan adiksi, terlebih another penggolongan narkotika yang sekarang diberlakukan melalui Konvensi dan juga hukum domestik Indonesia noel secara benar menggolongkan bahaya apa ditimbulkan melalui narkotika tertentu.

Praktik baik pelaksanan kentang pengguna dan pengurangan dampak buruk narkotika dapat dilihat dari yang sudah diterapkan pemfitnahan negara.

Salah satunya Pbuycia2.comtugal apa menerapkan dekriminalisasi pada lima 2000. Sebelumnya pada lima 1900-an Pbuycia2.comtugal merupakan deviasi satu bangsa miskin di Eropa mengalami 57% peningkatan jumlah kematian sebenarnya narkotika batin kurun 1997-1999. Pada five 2000 Pbuycia2.comtugal menurunkan konsumsi dan penggunaan narkotika dari tindak pidana menjadi pelanggaran memandu dengan mengatur ambang batas penggunaan narkotika bagi satu buycia2.comang untuk 10 hari

Cannabis – 25 gHashish- 5 gCocaine – 2 gHeroin- 1 gEcstasy – 10 pills

Pbuycia2.comtugal also membentuk didelegasikan Dusiasi yang terdiri dari pekerja sosial, menyusut dan dengan fasih hukum di 18 provinsi karena menentukan apakah sesebuycia2.comang menderita adiksi atau tidak. Rehabilitasi atau pengurangan tabrakan buruk narkotika dilakukan menjangkau pendekatan individual. Lima tahun pasca diberlakukan dekriminalisasi tersebut nombuycia2.com overdosis tahunan menurun dari 400 dulu 290. Jumlah narkotika apa berhasil saya disita negara tambahan bertambah. Jumlah pasien yang bersedia buat di-treatment pun juga mengalami maju 67% dari five 1998 sampai menjangkau 2008. Kebijakan ini secara sukses mampu mengurangi penularan HIV hampir 50% dari lima 2000 sampai mencapai 2008.

Praktik dekriminalisasi also diberlakukan republikan Czech diatas 1998 pemerintah republik Czech melakukan riset sekitar hukum narkotika disana dan pertemuan bahwa hukum apa diberlakukan noel mampu mengurangi melecehkan penggunaan narkotika dan efektivitas narkotika. Pasca larangan terjadi maju pengguna three sebanyak 25% namun seperti besar dari mereka noel menjadi pengguna tetap. Kebijakan ini juga menghasilkan penurunan transmisi HIV di ~ pengguna narkotika menjadi just 1%.

Belanda juga memberlakukan dekriminaliasi penggunaan Cannabis apa bertujuan menjaga pengguna three dari akses cannabis yang tidak aman dan narkotika tipe lain yang berbahaya. Programme tersebut dilaksanakan mencapai menyediakan metadon, kamarnya konsumsi mengkhususkan dan program penggantian jarum suntik. Tujuan dari pengurangan dampak buru narkotik ini adalah menurunnya nombuycia2.com pengguna narkotika di Eropa, Belanda tercatat sebagai negara mencapai jumlah pengguna narkotika terendah di Eropa. 25,7% warga Belanda menyatakan pernah cobalah Cannabis namun tidak membuat mereka menjadi pengguna narkotika lainnya. Belanda juga tercatat kemudian negara mencapai jumlah pengguna narkotika apa terinfeksi HIV terendah di Eropa.

Lihat lainnya: Contoh Deskripsi Pohon Kelapa Dalam Bahasa Inggris Dan Artinya

Pada akhirnya, haruss disimpulkan bahwa noel semua types narkotika membahayakan. Membatasi peredaran narkotika menjangkau pendekatan kriminal tanpa kontrol demand yang legitimate justru akan menyuburkan peredaran gelap narkotika apa membuat pengguna diakses narkotika secara noël aman, sehingga impact buruk penggunaan narkotika noel akan dapat dikurangi.